PEKANBARU | SERANTAUMEDIA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mempercepat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyusul penetapan status siaga darurat hingga November 2025.
Salah satu upaya darurat yang dilakukan adalah dengan mengajukan permintaan bantuan helikopter water bombing, patroli udara, dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau, M Edy Afrizal, menjelaskan bahwa penetapan status siaga ini merupakan respons atas prediksi peningkatan risiko Karhutla dalam beberapa bulan ke depan.
"Status siaga darurat Karhutla sudah kita tetapkan. Sebagai langkah selanjutnya, saat ini kami tengah mempersiapkan surat usulan permintaan bantuan helikopter water bombing dan patroli udara kepada BNPB. Insya Allah, surat tersebut akan kita kirimkan pada pekan ini," ungkap Edy Afrizal kepada media center Riau, Kamis.
Dalam usulannya kepada BNPB, Pemprov Riau mengajukan permintaan sebanyak delapan unit helikopter. Rinciannya adalah enam unit helikopter yang akan digunakan untuk operasi water bombing dalam memadamkan titik api, serta dua unit helikopter lainnya yang akan difungsikan untuk kegiatan patroli udara guna memantau dan mendeteksi dini potensi kebakaran.
"Tentu saja, jumlah helikopter yang nantinya akan dibantu oleh BNPB akan disesuaikan dengan ketersediaan dan prioritas dari pihak pusat. Namun, yang jelas, upaya pengajuan bantuan ini merupakan langkah antisipasi kita, mengingat prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan bahwa Riau akan mulai memasuki musim panas pada periode Mei hingga Juni," jelas Edy Afrizal.
Selain pengajuan bantuan helikopter, Edy Afrizal menambahkan bahwa Pemprov Riau juga mengusulkan permintaan bantuan untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kepada BNPB dan BMKG pusat. Langkah ini dipandang penting sebagai upaya pencegahan dini Karhutla.
"Dengan adanya usulan OMC ini, diharapkan nantinya ketika curah hujan di wilayah Riau mulai berkurang dan memasuki musim kemarau namun kondisi awan masih memungkinkan untuk dilakukan penyemaian, maka OMC dapat segera diimplementasikan sebagai langkah antisipasi terjadinya Karhutla," pungkasnya.
Langkah proaktif yang diambil oleh Pemprov Riau ini menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam menghadapi potensi ancaman Karhutla di tahun 2025, dengan melibatkan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan yang terkoordinasi dengan pihak pusat.