PEKANBARU | SERANTAUMEDIA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyatakan kesiapan penuh untuk mengimplementasikan Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat.
Program ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025-2026 dan ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Indonesia.
Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, menyampaikan dukungan positif terhadap program tersebut dan menegaskan bahwa Riau siap menjadi salah satu provinsi pelaksana awal. Ia bahkan menargetkan agar murid pertama sudah bisa diterima tahun ini.
"Sekolah Rakyat provinsi sudah siap, dan kabupaten/kota juga sudah siap. Di provinsi saya usahakan tahun ini sudah bisa menerima murid," kata Wahid.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi Riau akan memanfaatkan fasilitas Asrama Haji yang terletak di belakang kantor DPRD Riau.
Gedung tersebut dinilai paling siap dan mampu menampung antara 300 hingga 500 murid untuk tahap awal.
"Skemanya memakai asrama haji yang ada di belakang kantor DPRD. Kapasitasnya bisa 300-500," jelasnya.
Program Sekolah Rakyat ini dirancang untuk mencakup seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Dengan demikian, siswa dari tingkat SD, SMP, hingga SMA akan menjadi bagian dari penerima manfaat.
"Yang diterima mulai SD, SMP, sampai SMA," ucap Wahid.
Sebelumnya, Pemprov Riau sempat merencanakan penggunaan ruangan di Pesantren Teknologi Riau sebagai lokasi sementara. Namun rencana itu batal karena fasilitas tersebut masih digunakan untuk pendidikan reguler.
"Karena bangunannya tahun depan, tapi kita harus menerima muridnya tahun ini," tegas Wahid.
Penggunaan Asrama Haji dinilai sebagai solusi cepat sambil menunggu pembangunan gedung permanen yang ditargetkan rampung pada tahun 2026.
Untuk seleksi murid, Gubernur Wahid menyebutkan bahwa proses tersebut akan dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), sesuai mandat dari Presiden RI.
Mekanisme seleksi akan diawali dengan verifikasi ekonomi berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya mereka yang masuk dalam desil 1 dan 2, lalu dilanjutkan dengan tes akademik.
"Penyeleksiannya kita serahkan kepada Kementerian Sosial yang dalam hal ini ditugaskan oleh Presiden RI khusus untuk masyarakat miskin," tutup Wahid.
