JAKARTA, SERANTAU MEDIA - Pimpinan Universitas Riau (UNRI) menemui anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Muniefdi Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana revitalisasi Kampus UNRI Dumai sebagai pusat pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kawasan industri.
Ikut hadir dalam pertemuan itu, anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, yang membidangi isu pendidikan dan memberikan pandangan strategis terkait pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, rombongan UNRI memaparkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat fasilitas pendidikan vokasi di Dumai. Letak Kampus Dumai yang berada di tengah kawasan industri dianggap strategis untuk pengembangan program vokasi yang langsung tersambung dengan kebutuhan tenaga kerja dunia usaha.
Namun untuk mewujudkan hal tersebut, UNRI menilai diperlukan dukungan dari pemerintah pusat, terutama dalam proses penganggaran dan penetapan kebijakan.
Hendry Munief menyampaikan bahwa Komisi VII DPR RI memiliki kepentingan langsung dengan sektor industri, termasuk politeknik dan lembaga vokasi di bawah Kementerian Perindustrian. Apalagi Riau berbasis daerah industri memerlukan tenaga terampil yang ahli di berbagai sektor industri.
"Riau sudah menjadi provinsi berbasis industri. Migas, Perkebunan, Kehutanan, dan kelautan. Tentu memerlukan banyak tenaga terampil berbasis vokasi. Maka kita melihat kampus memiliki peran untuk menyiapkannya." kata Hendry Munief.
Karena itu, ia melihat inisiatif UNRI sejalan dengan kebutuhan industri nasional yang membutuhkan tenaga kerja siap pakai. Ia mencontohkan kunjungannya ke Politeknik STTT Bandung yang memiliki tingkat serapan lulusan mencapai 100 persen oleh industri.
“Dari 4.450 pendaftar, hanya 445 diterima, dan 100 persen diserap industri. Ini menunjukkan bahwa vokasi memang menjawab kebutuhan tenaga kerja secara nyata,” ungkapnya.
Hendry menilai potensi industri di Dumai sebagai salah satu faktor kuat mengapa kampus vokasi di wilayah tersebut perlu diperkuat. Menurutnya, pembangunan sarana dan prasarana vokasi tidak cukup hanya mengandalkan APBN, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan industri di Dumai melalui skema CSR.
“APBN bisa masuk lewat Komisi X dan Banggar, tapi harus ada kolaborasi Pemko, Pemprov, dan pelaku industri yang nanti menjadi pengguna tenaga kerja. Prodi yang dibuka harus spesifik sesuai kebutuhan industri Dumai atau Riau,” tegasnya.
Merespons pemaparan tersebut, Abdul Fikri Faqih menegaskan proses pengusulan revitalisasi kampus harus dikawal secara menyeluruh, baik melalui LLDIKTI, Dirjen Dikti, kementerian teknis, maupun jalur politik di DPR. Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh pemangku kepentingan memahami urgensi program ini. (ant/red)
