TANJUNGPINANG : SERANTAU MEDIA – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPP) Provinsi Kepulauan Riau menyatakan sebanyak 38 dari 41 paket proyek infrastruktur tahun anggaran 2026 telah selesai dilelang. Tiga paket lainnya masih dalam proses lelang.
Kepala Dinas PUPP Kepri, Rodi Yantari, mengatakan proyek yang masih berproses meliputi peningkatan Jalan Batu Yodong di Kabupaten Kepulauan Anambas, peningkatan Jalan Sagulung di Kota Batam, serta pembangunan gedung poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) di Tanjungpinang.
"Dari total 41 paket proyek, sebanyak 38 paket atau sekitar 90 persen telah selesai dilelang. Sisanya masih dalam proses, sedangkan paket yang sudah selesai kini telah berkontrak dan sebagian sudah mulai dikerjakan," kata Rodi di Tanjungpinang, Sabtu.
Khusus proyek pembangunan gedung poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib, Rodi menyebut pihaknya masih menunggu hasil peninjauan ulang dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kepri.
Ia menjelaskan total pagu anggaran 41 paket proyek fisik tahun ini mencapai Rp294 miliar. Hingga awal Juli 2026, realisasi serapan anggaran telah mencapai Rp73,76 miliar atau sekitar 24 persen.
Proyek infrastruktur tersebut tersebar di tujuh kabupaten/kota di Kepri dengan fokus pada pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan, penataan kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kepri di Pulau Dompak, kelanjutan pembangunan kawasan Gurindam 12, rehabilitasi Masjid Raya Dompak, renovasi pagar kawasan pemerintahan, serta optimalisasi fasilitas di Gedung Bintan Expo.
Menurut Rodi, seluruh proyek ditargetkan selesai pada 2026, kecuali pembangunan gedung RSUD Raja Ahmad Tabib dan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat yang merupakan proyek tahun jamak (multiyears).
"Proyek RSUD Raja Ahmad Tabib dan Monumen Bahasa Nasional ditargetkan selesai pada 2027 hingga 2028," ujarnya.
Rodi menambahkan, Pemprov Kepri terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kepulauan Riau.(ant/red)
