PEKANBARU, SERANTAU MEDIA - Badan Aspirasi Rakyat (BAM) DPR RI mendatangi Provinsi Riau guna membahas permasalahan masyarakat di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang sedang direlokasi oleh Satuan Tugas Penetapan Kawasan Hutan (PKH).
Obon Tabrani, anggota BAM, memimpin rombongan yang beranggotakan Harris Turino dan Slamet Ariyadi. Mereka membahas hal ini di Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru pada hari Kamis. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur Riau Abdul Wahid, para pemimpin daerah lainnya, dan Komandan PKH Mayjen TNI Dodi Triwinanto.
"Tujuan kami adalah memastikan kami memahami pendapat masyarakat yang disampaikan pada 2 Juli. Salah satu tugas kami adalah meninjau kekhawatiran ini dan menemukan solusi," ujar Tabrani.
Ia menambahkan bahwa mereka ingin melihat bagaimana pemerintah dan PKH menangani proses ini. Mereka membahas dua isu utama: pendidikan dan relokasi. Prinsipnya adalah tidak boleh ada konflik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
Ia menanyakan langkah konkret apa yang telah diambil sejauh ini dan solusi apa yang tersedia bagi para petani dan pelajar yang terdampak. Setelah mengumpulkan masukan, mereka berencana untuk menyampaikannya kepada komite terkait dan membahasnya lebih lanjut dengan pemerintah.
Gubernur Riau Abdul Wahid menjelaskan bahwa satuan tugas daerah telah dibentuk. Mereka bertugas memverifikasi, membersihkan, dan merelokasi masyarakat.
"Kami masih memverifikasi berapa banyak keluarga yang terdampak karena TNTN mencakup wilayah di dua kabupaten: Pelalawan dan Indragiri Hulu. Kami telah menerima banyak protes dan pendapat. Kami mendengarkan dan telah membekukan penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah di dalam TNTN," ujarnya.
Komandan PKH, Mayor Jenderal Dodi Triwinanto, juga menjelaskan bahwa sekolah-sekolah di TNTN untuk sementara tidak menerima siswa baru. Namun, siswa yang sudah ada dapat melanjutkan sekolah di empat sekolah yang masih beroperasi di TNTN.
"Kami sedang menunggu solusi dari Kementerian Pendidikan. Selama masa ini, tidak boleh ada penerimaan siswa baru di TNTN. Jika ada siswa baru yang diterima, bisa menimbulkan masalah di kemudian hari," tegasnya.(ant/red)
