BATAM : SERANTAU MEDIA – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendukung implementasi Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digagas pemerintah pusat untuk mempermudah masyarakat mengakses bantuan sosial (bansos) secara digital.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Monitoring Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten/kota yang digelar secara virtual dari Kantor Wali Kota Batam, Selasa (30/6). Batam menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan sistem digitalisasi bansos secara nasional.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Melalui sistem tersebut, penyaluran bantuan sosial diharapkan lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
"Program ini menjadi cikal bakal roadmap menuju e-government sehingga penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan," kata Tito.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menambahkan pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan artifisial (AI), akan meningkatkan akurasi data penerima bansos sekaligus memperkuat transparansi dalam penyalurannya.
Menurut Luhut, hasil uji coba di 43 daerah akan menjadi dasar penerapan program secara nasional yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026.
"Kami berharap seluruh daerah percontohan dapat menuntaskan implementasi paling lambat akhir Agustus sehingga peluncuran nasional dapat dilakukan pada Oktober," ujarnya.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyatakan Pemko Batam siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, Portal Perlinsos akan memudahkan masyarakat mengakses berbagai program bantuan sosial secara mandiri tanpa melalui proses birokrasi yang panjang.
Pemko Batam juga akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital tersebut secara optimal.
Melalui Portal Perlinsos, masyarakat dapat mengajukan bantuan sosial secara daring dengan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Setelah melakukan verifikasi identitas, pemohon dapat mengakses layanan pendaftaran berbagai program bantuan sosial yang disediakan pemerintah secara lebih mudah, cepat, dan transparan.(mcb)
