PEKANBARU | SERANTAUMEDIA - Kondisi keuangan daerah Riau tengah menjadi sorotan setelah Ketua Fraksi PKB DPRD Riau, Kasir, mengungkapkan adanya defisit anggaran dan tingginya utang yang membebani pemerintah daerah.
Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) belum lama ini, Kasir menyatakan kekhawatirannya atas perbedaan data yang muncul di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait defisit tersebut.
Ia mencurigai adanya "penumpang gelap" dalam pengelolaan keuangan daerah yang memperburuk situasi.
"Di APBD, semua perencanaan untuk 2025 sudah dianggarkan, tetapi pendapatan yang diharapkan, misalnya sebesar 10 triliun, ternyata tidak tercapai itu biasa. Namun, perencanaan keuangan seharusnya sudah matang," tegas Kasir.
Kasir menjelaskan, salah satu penyebab defisit adalah adanya laporan pekerjaan yang belum selesai namun dinyatakan sudah siap. Hal ini menyebabkan penundaan pembayaran yang semakin menumpuk.
Selain itu, ia menyoroti terjadinya pergeseran anggaran dua kali selama masa transisi sebelum gubernur baru dilantik. Menurutnya, hal ini mengabaikan hak-hak dewan yang seharusnya dihormati.
"Pergeseran anggaran oleh eksekutif memang diizinkan, tetapi harus ada izin dari Menteri Dalam Negeri. Jika sering terjadi pergeseran, untuk apa kita membuat anggaran di Banggar? Gubernur tidak peduli karena fokus pada serah terima jabatan serta laporan," ujar Kasir.
Lebih lanjut, Kasir menganalisis beberapa faktor yang menyebabkan defisit APBD Riau. Pertama, pendapatan daerah belum mencapai target.
Kedua, adanya kebijakan dari Menteri Keuangan mengenai bagi hasil yang langsung dialokasikan ke daerah.
Ketiga, partisipasi interest (PI) minyak yang kecil, serta bagi hasil sawit (DBH) yang belum optimal.
"Dividen ratusan miliar pun tidak ada," tambahnya.
Defisit dan tingginya utang menjadi tantangan besar bagi Gubernur Riau yang baru, Abdul Wahid.
Kasir berharap masalah ini dapat diselesaikan paling lambat pada tahun 2026, atau bahkan lebih cepat jika memungkinkan.
"Setelah Lebaran, APBD perubahan akan dibahas," jelasnya.
Kasir menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia berharap gubernur baru dapat segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi defisit dan memulihkan kondisi keuangan Riau.
"Kita perlu memastikan tidak ada lagi penyelewengan atau 'penumpang gelap' dalam pengelolaan keuangan daerah," tegasnya.
Dengan kondisi keuangan yang memburuk, Kasir mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah.
Ia menegaskan bahwa defisit dan utang yang menumpuk bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh stakeholder di Riau.
"Ini adalah tanggung jawab bersama. Kita harus memastikan Riau bisa bangkit dari keterpurukan finansial ini," pungkasnya.
