PEKANBARU | SERANTAUMEDIA - Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengungkapkan bahwa defisit anggaran yang terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2024 mencapai Rp3 triliun, yang disebabkan oleh over estimasi atau perkiraan berlebihan dalam penyusunan anggaran.
Edi menambahkan, dampak dari defisit ini pun mengancam kekurangan anggaran untuk tahun 2025 mendatang.
"Salah satu penyebab utama defisit APBD kita adalah over estimasi dalam penyusunan anggaran. Ini yang menyebabkan kekurangan yang cukup besar, hingga mencapai Rp3 triliun," kata Edi saat ditemui di kantor DPRD Riau, Selasa, 18 Februari 2025.
Edi juga menjelaskan bahwa meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan untuk mendorong efisiensi anggaran di daerah, namun pelaksanaannya terganjal oleh beban defisit yang berat di tahun 2024.
Selain itu, dana transfer dari pemerintah pusat yang seharusnya diterima oleh Riau juga belum sepenuhnya terealisasi, sehingga memperburuk kondisi keuangan daerah.
"Efisiensi anggaran sangat diperlukan, tetapi hal itu tidak mudah dilakukan karena anggaran kita sudah terbebani dengan defisit. Dana transfer dari pusat yang seharusnya membantu juga belum sepenuhnya diterima," ujarnya.
Menanggapi kondisi ini, Edi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah harus mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam waktu tiga bulan ke depan.
Salah satu langkah yang akan diambil adalah memaksimalkan penerimaan pajak dan bernegosiasi dengan pemerintah pusat untuk menormalkan anggaran.
"Kita harus memaksimalkan penerimaan pajak dan bernegosiasi dengan pemerintah pusat agar anggaran bisa normal kembali. Tujuan kita agar efisiensi yang direncanakan untuk tahun 2026 tidak terhambat," tambahnya.
Edi juga mengungkapkan bahwa efisiensi yang akan dilakukan tidak mencakup semua sektor. Beberapa aspek yang diprioritaskan untuk dipangkas antara lain perjalanan dinas, pelatihan, dan belanja alat kantor.
Namun, anggaran untuk kegiatan DPRD Riau serta TNI-Polri tidak akan dipotong, karena dianggap penting untuk menjaga komunikasi publik dan keamanan di daerah.
"Beberapa sektor memang akan kita efisiensikan, seperti perjalanan dinas dan belanja alat kantor. Namun, untuk kegiatan DPRD dan anggaran TNI-Polri tetap kita pertahankan karena itu terkait langsung dengan pelayanan publik dan keamanan," jelas Edi.
Edi menambahkan bahwa meskipun kondisi anggaran saat ini cukup sulit, ia tetap optimistis bahwa dengan kepemimpinan gubernur baru yang akan datang, upaya efisiensi anggaran bisa lebih mudah diatasi.
Ia juga menegaskan bahwa tujuan utama dari efisiensi anggaran adalah untuk memastikan bahwa program-program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat tidak terganggu.
"Efisiensi ini bukan berarti kita akan memotong program-program yang berdampak pada masyarakat. Prioritas utama kita adalah pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Edi berharap, meski tantangan besar dihadapi dalam penyusunan APBD tahun 2024, langkah-langkah yang telah disusun dapat mengatasi defisit anggaran dan menjaga keberlanjutan program-program pemerintah daerah.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, ia percaya bahwa Riau dapat mengelola anggaran dengan lebih baik di masa mendatang.
