PEKANBARU: SERANTAU MEDIA – Anggota DPRD Riau dari Fraksi Golkar, Indra Gunawan Eet, menolak usulan pembentukan pansus soal defisit anggaran. Dia menganggap usulan itu sudah dipolitisasi untuk menjelekkan Gubernur Riau saat itu, SF Hariyanto.
"Pada saat itu, siapa anggota DPRD-nya? Ada beberapa yang di Banggar, sekarang malah berteriak-teriak minta dibentuk pansus. Ada apa ini? Tidak perlu buat pansus. Yang penting cari solusi agar defisit bisa teratasi," ujar Indra Gunawan Eet kepada wartawan di Pekanbaru pada hari Senin.
Eet kecewa karena desakan pembentukan pansus dianggap sebagai taktik politik untuk menyudutkan SF Hariyanto. Ia diduga menjadi salah satu calon kuat untuk Ketua Golkar Riau.
"Ini ada apa? Apakah karena beliau (SF Hariyanto) mau maju jadi Ketua Golkar, atau apa? Harus ada penanda dulu. Kami tahu betul kondisi APBD itu seperti apa," katanya.
Menurut Eet, sebenarnya defisit tahun 2024 terjadi karena target pendapatan DBH migas belum terpenuhi. Saat itu, target DBH migas sebesar Rp1,6 triliun. Tapi yang terealisasi hanya Rp200 miliar. Pemerintah pusat sudah menyiapkan rencana lain yang bisa menyebabkan daerah mengalami defisit.
“Dan ini bukan hanya di Riau. Secara nasional, banyak daerah yang mengalami hal sama,” ucapnya.
Pada tahun yang sama, ada empat gubernur yang menjabat. Dari Gubernur Syamsuar, kemudian digantikan oleh Wakil Gubernur Edi Natar Nasution, lalu naik PJ Gubernur SF Hariyanto, dan terakhir dijabat oleh PJ Gubernur Rahman Hadi. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda.
"Ketika keempat gubernur ini memimpin, terjadi perubahan anggaran. Kita tahu kekuatan utama APBD Riau berasal dari DBH Migas, pajak kendaraan, dan pajak air tanah. Tapi, pendapatan terbesar tetap dari DBH Migas," jelasnya.
Eet menambahkan, defisit di Riau bukan hanya pada tahun 2024. Sebelumnya, tahun 2023, daerah ini juga mengalami defisit sebesar Rp1 triliun. Tapi, berkat kerja sama Forkopimda, defisit itu bisa menutupi. Pada saat itu, fokus utama mencari solusi, bukan menyalahkan pihak lain.
Ia berharap Pemerintah Provinsi dan DPRD Riau bisa bekerja sama. Semua pihak harus melihat masalah ini secara jernih, agar bisa ditemukan solusi nyata.
