PEKANBARU | SERANTAUMEDIA - Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk menjual Stadion Utama Riau mendapat penolakan tegas dari DPRD Riau.
Anggota Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menilai langkah tersebut bukan solusi bijak untuk mengatasi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Stadion megah yang menjadi ikon Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 itu kini memang terbengkalai. Fasilitas pendukung banyak yang rusak, bahkan area sekitar stadion dipenuhi semak belukar.
Namun, Edi menegaskan bahwa menjual aset sebesar itu adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam mengelola kekayaan daerah.
"Kita menolak kalau stadion itu dijual. Pemerintah Provinsi Riau jangan sampai melepas sepenuhnya aset tersebut kepada swasta. Karena kalau dilepas, pemerintah tidak lagi memiliki status kepemilikan atas aset tersebut," tegas Edi, Minggu (4/5/2025).
Menurut Edi, dana besar yang telah dikeluarkan untuk pembangunan stadion tak boleh berakhir sia-sia. Ia menyebutkan, Komisi III DPRD Riau bahkan telah memberikan berbagai masukan kepada pemerintah agar Stadion Utama bisa dikelola dengan skema yang lebih efisien tanpa membebani APBD.
"Kami jauh-jauh hari dari Komisi III sudah sampaikan masukan agar pengelolaan Stadion Utama dilakukan oleh pihak ketiga. Sehingga tidak membebani APBD," jelasnya.
Salah satu opsi yang diusulkan adalah skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dengan pihak swasta. Dengan cara ini, stadion tetap menjadi aset milik daerah, namun bisa dioptimalkan pemanfaatannya oleh investor atau pelaku usaha.
Namun, jika Pemprov Riau tetap bersikukuh ingin menjual stadion, Edi menyebut itu sebagai sinyal kegagalan manajemen aset daerah.
"Akan tetapi, kalau pilihannya menjual, artinya Pemerintah Provinsi Riau tidak mampu lagi untuk mengelola. Stadion itu kebanggaan kita, jangan gagal kelola," pungkasnya.
