BINTAN : SERANTAU MEDIA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti potensi kerentanan tata kelola dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, yang memiliki nilai investasi hingga Rp120 triliun.
Sorotan tersebut disampaikan KPK saat melakukan tinjauan lapangan guna memastikan mitigasi risiko korupsi, khususnya pada aspek perizinan dan rantai pasok industri strategis di kawasan seluas 2.333,6 hektare tersebut.
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, mengatakan potensi investasi besar di KEK Galang Batang harus diimbangi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kawasan ini juga diproyeksikan mampu menyerap hingga 110.000 tenaga kerja.
“Di balik peluang tersebut, kami melihat ada celah yang perlu segera ditutup agar tidak menimbulkan praktik penyimpangan,” ujar Dian dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).
Ia menegaskan, proses perizinan menjadi titik paling rawan disalahgunakan sehingga perlu pengawasan ketat untuk mencegah moral hazard maupun konflik kepentingan.
KPK juga mengingatkan bahwa kepastian hukum dalam pengembangan KEK tidak hanya penting bagi investor, tetapi juga berpengaruh terhadap reputasi Indonesia di tingkat global.
“Investor membutuhkan kepastian. Ini berkaitan dengan kepercayaan dunia internasional, namun tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar,” katanya.
Selain perizinan, KPK memberi perhatian pada operasional smelter aluminium PT Bintan Alumina Indonesia (BAI). Penguatan tata kelola rantai pasok dinilai krusial untuk mencegah potensi pelanggaran hukum di masa mendatang.
Menurut Dian, pelaku usaha harus memastikan seluruh bahan baku berasal dari sumber yang sah dan memiliki izin resmi agar keberlanjutan investasi tetap terjaga.
Sementara itu, Kepala Administrator KEK Galang Batang, Vita Budhi Sulistyo, menyebut realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp34 triliun. Angka tersebut ditargetkan meningkat menjadi Rp36,25 triliun pada 2027 dari total 26 pelaku usaha.
Meski menunjukkan tren positif, Vita mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait perizinan dan tenaga kerja asing.
“Kami terus memperkuat sinergi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai kendala tersebut,” ujarnya. (Ant/red)
