PEKANBARU | SERANTAUMEDIA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) bersama pelaku usaha di Bumi Lancang Kuning untuk menyinergikan kebijakan perpajakan.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Riau, Taufiq Oesman Hamid, menegaskan bahwa FGD akan berfokus pada dua isu utama, yakni kendaraan bermotor dengan plat non-BM dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) legal oleh perusahaan.
Taufiq menyoroti banyaknya kendaraan dengan nomor polisi (nopol) luar Riau yang beroperasi di provinsi tersebut. Padahal, kendaraan tersebut seharusnya terdaftar di Riau agar pajaknya berkontribusi pada PAD.
"Saat ini, banyak kendaraan dengan nopol (nomor polisi) non-BM beroperasi di Riau. Untuk optimalisasi pajak, pelaku usaha wajib menggunakan kendaraan terdaftar di Riau atau sudah lakukan pendaftaraan mutasi masuk," kata Taufik saat memimpin rapat di Kantor Gubernur Riau, Selasa (8/4/2025).
Menurutnya, kendaraan nopol non-BM yang beroperasi di Riau harus segera balik nama berubah ke plat BM.
Taufiq juga menyinggung soal beberapa perusahaan yang mengisi bahan bakar di tempat ilegal. Tentunya dengan berbagai alasan untuk membela diri.
"Kita bunyikan nanti dalam kontrak dengan perusahaan di Riau agar menggunakan bahan bakar minyak industri yang legal. Nanti mereka pasti banyak yang memberi alasan seperti jauhlah, tapi kalau sudah kita bunyikan di aturan yang berlaku maka mereka harus mengisinya di tempat legal sesuai kontrak," lanjutnya.
Taufiq sampaikan lagi, orang dari luar daerah tentu boleh mencari nafkah di Provinsi Riau ini. Tapi alangkah baiknya jika pajak yang mereka bayar untuk Riau, bukan tempat lain.
"Nanti perusahaan yang patuh dan support kegiatan kita soal pajak dan lain-lain ini akan di berikan reward. Mulai dari patuh soal tata ruang maupun support dana yang diberikan kepada kita," ungkapnya.
Untuk itu, Pj Sekdaprov Riau meminta seluruh OPD untuk bersinergi bersama. Terutama OPD yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.
FGD ini rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin, 14 April mendatang. Namun, kepastiannya masih harus dibicarakan dulu untuk memaksimalkan berjalannya diskusi forum tersebut.
