BATAM : SERANTAU MEDIA – Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, menyiapkan pembangunan subpenyalur BBM bersubsidi di Tanjung Banun, Pulau Rempang, untuk memudahkan nelayan di wilayah Galang mendapatkan bahan bakar.
Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Yudi Admajianto mengatakan fasilitas tersebut direncanakan berada di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tanjung Banun. Rencana itu mendapat dukungan dari BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga.
“Untuk wilayah Galang, direncanakan di Tanjung Banun, Pulau Rempang, di lokasi KNMP. Dari BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga mendukung,” kata Yudi, Minggu (23/8/2026).
Menurut Yudi, pembangunan subpenyalur diperlukan karena nelayan di wilayah kepulauan masih harus menempuh jarak cukup jauh untuk memperoleh BBM bersubsidi.
Saat ini, Batam memiliki dua SPBU nelayan, yakni di Sekilak dan Setokok. Sementara itu, wilayah Galang dinilai masih membutuhkan fasilitas serupa karena kondisi geografisnya terdiri atas sejumlah pulau dan permukiman pesisir.
Nelayan dari Pulau Kasu dan Pulau Karas, misalnya, dapat menempuh perjalanan sekitar 40-50 kilometer untuk mendapatkan BBM setelah kembali melaut.
“Persoalan BBM bersubsidi bagi nelayan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok. Akses menuju penyalur, kondisi geografis, sarana transportasi, serta kemudahan administrasi juga perlu menjadi perhatian,” ujar Yudi.
Yudi menyebut akses BBM bersubsidi bagi nelayan juga masih perlu diperluas dari sisi administrasi. Dari sekitar 7.000 kapal nelayan kecil berukuran 0-5 GT yang selama ini difasilitasi dalam penerbitan rekomendasi, baru 753 nelayan yang tercatat memiliki surat rekomendasi melalui aplikasi X-Star.
“Ini masih sekitar 10 persen dari total data nelayan kami. Namun, kita harus tetap mempertimbangkan karakter wilayah kepulauan di Batam,” katanya.
Selain persoalan jarak, pembangunan subpenyalur juga masih menghadapi kendala pembiayaan. Jika dikelola Koperasi Nelayan Merah Putih, keterbatasan modal menjadi salah satu tantangan.
Yudi menjelaskan, Pertamina hanya menyediakan BBM, sedangkan pembangunan fasilitas, tangki dan dispenser membutuhkan pendanaan.
“Pertamina hanya menyediakan BBM. Biaya pembangunan, tangki dan dispenser itu yang perlu pendanaan. Namun ini juga peluang kerja sama dengan pihak ketiga,” ujarnya.
Sementara itu, Komite BPH Migas Fathul Nugroho mengatakan keberadaan subpenyalur dapat menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU reguler maupun SPBU Kompak.
“Kehadiran subpenyalur diharapkan dapat mempermudah masyarakat, khususnya nelayan, dalam memperoleh BBM bersubsidi,” kata Fathul.
Menurut dia, lokasi lembaga penyalur dalam surat rekomendasi juga diarahkan sedekat mungkin dengan masyarakat penerima manfaat.(ant/red)
