TANJUNGPINANG : SERANTAU MEDIA – Pemerintah Kota Tanjungpinang akan meluncurkan Kartu Bima Sakti pada 17 Agustus 2026 sebagai sistem pendataan terpadu untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai program bantuan dan layanan pemerintah.
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan kartu tersebut menjadi bagian dari penerapan one single data entry yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis pendataan seluruh warga penerima layanan.
"InsyaAllah pada 17 Agustus nanti kami meluncurkan one single data entry masyarakat. NIK akan menjadi induk data dalam penerbitan Kartu Bima Sakti," kata Lis saat penyerahan bantuan kesejahteraan sosial Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Kantor Kecamatan Tanjungpinang Timur, Selasa (4/8/2026).
Menurut Lis, program tersebut disiapkan untuk mengatasi persoalan data penerima bantuan yang selama ini belum akurat. Berdasarkan pendataan pemerintah, masih terdapat sekitar 7.000 warga yang seharusnya berhak menerima bantuan, namun belum pernah mendapatkannya.
Kartu Bima Sakti akan memuat berbagai informasi layanan dan bantuan yang diterima masyarakat, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, hingga program kesejahteraan sosial. Seluruh data akan terintegrasi secara digital sehingga masyarakat tidak lagi harus berulang kali mengurus surat keterangan untuk mengakses layanan pemerintah.
"Tidak perlu lagi membuat surat keterangan ini dan itu. Semua sistem akan menggunakan digitalisasi," ujarnya.
Pada tahap awal, Pemerintah Kota Tanjungpinang akan menerbitkan sekitar 300 Kartu Bima Sakti. Selanjutnya, pembaruan data akan terus dilakukan, terutama bagi masyarakat kategori desil 1 dan desil 2 yang menjadi prioritas penerima bantuan.
Lis berharap sistem tersebut dapat mengakhiri persoalan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.
"Ke depan tidak ada lagi masyarakat yang berkali-kali diusulkan tetapi tidak menerima bantuan, atau bantuan hanya dinikmati orang yang sama. Data akan terus diperbarui agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran," katanya.
Selain untuk pendataan bantuan sosial, Kartu Bima Sakti juga akan memudahkan pemerintah hingga tingkat kelurahan dan kecamatan memantau layanan yang telah diterima setiap warga, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat dan transparan.
Lis juga mengajak masyarakat memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan pemerintah, termasuk pendaftaran berobat secara daring di puskesmas dan rumah sakit agar tidak perlu mengantre sejak pagi hanya untuk mengambil nomor pelayanan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyambut baik peluncuran Kartu Bima Sakti. Menurutnya, program tersebut dapat menjadi sarana integrasi berbagai layanan pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial hingga beasiswa.
Ia berharap program tersebut dapat berjalan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Tanjungpinang. (rls/red)
