TANJUNGPINANG, SERANTAU MEDIA – Pemerintah Kota Tanjungpinang tengah mengkaji rencana pengajuan pinjaman daerah senilai Rp130 hingga Rp150 miliar. Langkah ini dipertimbangkan untuk memperkuat keuangan daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan. Saat ini, Pemko membuka dua opsi lembaga pembiayaan, yakni Bank Jabar Banten (BJB) dan Bank Riau Kepri (BRK).
“Masih kita bahas. Ada dua pilihan, BJB dan BRK,” ujar Lis, Selasa (27/1/2026).
Lis menjelaskan, keterbatasan ruang fiskal menjadi salah satu alasan utama rencana pinjaman tersebut. Dari total APBD Tanjungpinang yang berkisar Rp900 miliar, lebih dari Rp800 miliar terserap untuk belanja pegawai dan kebutuhan rutin pemerintahan.
“Dengan kondisi itu, anggaran pembangunan menjadi terbatas. Karena itu perencanaan pinjaman harus dilakukan secara matang,” ujarnya.
Dana pinjaman nantinya akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur serta penguatan sarana dan prasarana pemerintahan. Selain itu, Pemko juga memprioritaskan penanganan banjir di kawasan Yudowinangun dan Sri Katon, termasuk pembebasan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Pemerintah pusat bisa membangun, tapi pembebasan lahan menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota,” jelas Lis.
Ia berharap pada 2026 terdapat tambahan pendapatan dari sektor lain guna memperkuat keuangan daerah. Lis mencontohkan, penerimaan dari cukai rokok yang sebelumnya mencapai sekitar Rp7 miliar, kini turun menjadi Rp2,5 miliar.
“Kita berharap ada sumber pendapatan baru agar keuangan daerah semakin sehat,” pungkasnya seperti dikutip dari situs RRI. ***
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah.
