PEKANBARU, SERANTAU MEDIA – Pemerintah Provinsi Riau bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Konsolidasi dan Koordinasi terkait pemutakhiran data ketersediaan lahan seluas 1.000 meter persegi per desa untuk pembangunan gerai, pergudangan, serta fasilitas pendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dan terpusat di Ruang Command Center (RCC) Lancang Kuning, Kamis (27/11/2025).
Rapat bertujuan memastikan keselarasan data lahan di seluruh desa dan kelurahan di Riau sebagai bagian dari percepatan program penguatan ekonomi kerakyatan. Selain itu, pertemuan tersebut menjadi upaya untuk menyamakan persepsi, menyusun langkah teknis, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan di tingkat desa.
Dalam arahannya, Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Kemendagri, Budi Lado, menegaskan bahwa pemutakhiran data lahan harus dilakukan secara teliti dan terukur agar tidak menimbulkan kendala di tahap pembangunan. Ia menekankan bahwa ketersediaan lahan yang pasti akan menjadi fondasi keberhasilan program Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah.
“Validasi data ini sangat menentukan keberhasilan program. Kami ingin memastikan setiap desa dan kelurahan memiliki lahan yang benar-benar siap untuk pembangunan gerai dan pergudangan. Kesalahan data bisa berdampak pada keterlambatan program dan hambatan teknis di lapangan,” ujar Budi.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat membutuhkan komitmen kuat dari daerah untuk menyelesaikan pendataan tepat waktu. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci utama dalam menyediakan data lahan yang akurat.
“Kami meminta seluruh pemerintah daerah, khususnya di Riau, agar mempercepat verifikasi lapangan dan memastikan legalitas lahan telah jelas. Program ini akan memberi manfaat besar bagi penguatan ekonomi desa, sehingga dibutuhkan percepatan dan ketelitian dari seluruh pemangku kebijakan,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dengan mempercepat proses pendataan dan verifikasi lahan di seluruh desa dan kelurahan.
Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas perangkat daerah telah diperkuat untuk memastikan pendataan berjalan seragam dan sesuai standar yang ditetapkan Kemendagri.
“Kami di Provinsi Riau berkomitmen untuk menyelesaikan pemutakhiran data tepat waktu. Seluruh kabupaten/kota sudah kami minta untuk mempercepat verifikasi, memastikan legalitas lahan, dan melaporkan perkembangannya secara berkala. Program ini sangat strategis untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan daya saing produk lokal,” ujar Syahrial.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Riau juga akan melakukan pendampingan kepada pemerintah desa agar proses identifikasi lahan tidak menemui kendala administratif. Menurutnya, keberadaan gerai dan pergudangan koperasi akan memberikan dampak nyata terhadap efisiensi distribusi serta peningkatan pendapatan masyarakat.
“Pembangunan fasilitas koperasi ini tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih kuat dan mandiri. Karena itu, keakuratan data menjadi langkah awal yang sangat penting,” pungkasnya.***
