PEKANBARU : SERANTAU MEDIA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor menjelang penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI. Upaya tersebut dilakukan melalui pembenahan layanan dan percepatan digitalisasi di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan peningkatan kualitas pelayanan tidak lepas dari pendampingan Ombudsman Perwakilan Riau yang selama ini terus bersinergi dengan pemerintah daerah.
"Pelayanan publik terus mengalami peningkatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman Perwakilan Riau atas pendampingan dan kerja sama yang telah diberikan dalam mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat," kata SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, Pemprov Riau terus menghadirkan berbagai inovasi, salah satunya melalui digitalisasi layanan pemerintahan. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan, meningkatkan transparansi, serta memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah.
Selain digitalisasi, peningkatan kualitas pelayanan juga dilakukan di sektor kesehatan. SF Hariyanto menyebut layanan di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau terus mengalami perbaikan, baik dari sisi fasilitas maupun kinerja layanan. Kondisi itu, menurutnya, turut mendorong peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit.
"Optimalisasi pelayanan di RSUD Arifin Achmad sudah sangat baik. Fasilitas kamar juga semakin baik dan diikuti peningkatan pendapatan BLUD yang cukup signifikan," ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan pelayanan juga terlihat di sejumlah OPD lainnya, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher mengatakan kunjungannya ke Riau merupakan bagian dari monitoring dan penguatan terhadap Ombudsman Perwakilan Riau menjelang dimulainya penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2026.
"Pertengahan Juli kami akan memulai kick-off penilaian pelayanan publik terhadap kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu koordinasi dengan seluruh perwakilan di daerah terus kami perkuat," kata Nuzran.
Ia menambahkan, hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2026 dijadwalkan diumumkan pada Desember mendatang dalam agenda nasional yang dihadiri Presiden Republik Indonesia.
Selama proses penilaian berlangsung, Ombudsman RI akan terus melakukan pendampingan dan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. (adv/red)
