JAKARTA – Serantaumedia Wali Kota Batam Amsakar Achmad menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 yang digelar di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Rakornas yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri itu mengangkat tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.”
Acara tersebut juga menandai peluncuran Roadmap TPAKD 2026–2030, yang akan menjadi panduan kebijakan nasional lima tahun ke depan untuk mempercepat inklusi keuangan, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Rakornas turut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi, Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Amsakar menilai forum TPAKD merupakan wadah strategis memperkuat kolaborasi lintas sektor, terutama antara pemerintah daerah, OJK, dan lembaga keuangan. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batam mendukung percepatan akses keuangan sebagai bagian dari agenda Asta Cita Pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat.
“TPAKD menjadi wadah penting untuk memastikan masyarakat daerah dapat menikmati layanan keuangan formal secara produktif, aman, dan terhindar dari jeratan pinjaman ilegal,” ujar Amsakar.
Amsakar menjelaskan, Pemko Batam telah menjalankan program pinjaman tanpa bunga hingga Rp20 juta bagi pelaku usaha mikro bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN). Pemerintah menanggung subsidi bunga 6 persen dengan alokasi dana Rp3,6 miliar, sehingga pelaku usaha hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman tanpa beban tambahan.
Selain itu, Batam juga menyalurkan dana bergulir berbunga rendah 4 persen, dengan plafon pinjaman mencapai Rp150 juta untuk usaha mikro dan Rp300 juta untuk koperasi. Program ini, kata Amsakar, menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan sektor keuangan dalam memperkuat ekonomi rakyat.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut TPAKD berperan penting menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, tingkat inklusi keuangan kini menjadi indikator utama pembangunan, yang terintegrasi dalam RPJMN dan RPJMD di seluruh daerah.
“Isu inklusi keuangan juga menjadi perhatian global. Dalam forum PBB yang dipimpin Ratu Maxima, topik ini turut dibahas, termasuk saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Belanda baru-baru ini,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, TPAKD diharapkan mampu mendukung program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis, penguatan SDM sejak dini, serta pemberdayaan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih.
Kepala Eksekutif Pengawas OJK, Friderica Widyasari Dewi, menuturkan berbagai program TPAKD telah memberi dampak nyata bagi masyarakat. Program Kredit Melawan Rentenir (K/PMR), misalnya, telah menyalurkan Rp46,71 triliun kepada 1,7 juta debitur. Sementara pembiayaan sektor pertanian mencapai Rp3,71 triliun untuk lebih dari 80 ribu debitur.
Selain itu, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah menjangkau 87 persen pelajar Indonesia, sedangkan program Laku Pandai memperluas akses keuangan ke 72 ribu desa, melibatkan 16 juta masyarakat ke dalam sistem keuangan formal.
“Kami mengajak pemerintah daerah terus memperkuat peran TPAKD agar menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar masyarakat kecil ikut terlibat dalam pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar menjadi penonton,” tegasnya.
Hingga akhir 2024, TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Sejumlah program unggulan seperti Kredit Sektor Prioritas (K/PSP), Simpanan Pelajar (SimPel), Simpanan Pemuda (SiMuda), dan Laku Pandai terus dikembangkan untuk memperluas akses keuangan nasional.
