PEKANBARU | SERANTAUMEDIA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mempercepat realisasi Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis berbasis inklusi untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Rencananya, sekolah ini akan beroperasi mulai Tahun Ajaran 2025/2026, dengan memanfaatkan lahan dan bangunan eks Pesantren Teknologi Riau di Pasir Putih.
Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Pj Sekretaris Sekdaprov Riau, Taufiq Oesman Hamid, Selasa (8/4/2025).
"Kami sedang mematangkan aspek legal lahan dan infrastruktur. Jika memungkinkan, bangunan pesantren akan dialihfungsikan untuk Sekolah Rakyat," ujar Taufiq.
Taufiq menegaskan, program ini merupakan inisiatif nasional yang melibatkan Kementerian Sosial RI dan pemerintah daerah.
"Lahan harus clear bersertifikat sebelum dilaporkan ke pusat. Ini langkah awal untuk memastikan program berjalan lancar," tambahnya.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai strategi pemutusan rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas.
Peserta didik akan diprioritaskan dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses seleksi mencakup verifikasi ekonomi dan tes akademik.
Program ini mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar kurikulum nasional plus penguatan karakter.
"Selain pelajaran formal, kami tekankan kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan praktis agar siswa siap bersaing di masa depan," papar Taufiq.
Fasilitas yang disediakan pun lengkap mulai dari gratis biaya pendidikan, seragam, makan, asrama dan akses pelatihan vokasional.
Sekolah Rakyat sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang menekankan pemerataan pendidikan sebagai pondasi SDM unggul. Jika sukses, model ini bisa direplikasi di provinsi lain.
"Kami targetkan 2025 sudah beroperasi. Ini komitmen kami untuk anak Riau yang kurang mampu tapi punya semangat belajar tinggi," tegas Taufiq.
