SERANTAUMEDIA - Menteri Perdagangan Budi Santoso baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya terbuka untuk merevisi kebijakan menteri yang kontroversial yang telah melonggarkan pembatasan impor, tetapi setiap perubahan regulasi akan bergantung pada evaluasi.
Pendahulunya Zulkifli Hasan -- yang kini menjabat sebagai menteri utama ketahanan pangan -- sebelumnya telah menandatangani peraturan menteri perdagangan tahun 2024 yang bertujuan untuk memfasilitasi masuknya barang buatan luar negeri.
Berdasarkan peraturan No. 8/2024, Indonesia tidak lagi mewajibkan importir komoditas seperti tekstil untuk menyerahkan apa yang disebut dokumen pertimbangan teknis.
Kemudahan masuknya impor ini memicu protes dari pelaku usaha lokal yang kesulitan bersaing dengan barang murah buatan luar negeri.
Kepada wartawan di Jakarta, Budi mengatakan bahwa kementeriannya akan “secara konsisten mengevaluasi setiap kebijakan yang ada”, dan Permendag 8/2024 tidak terkecuali. Ia juga mengklaim bahwa kementeriannya telah melakukan pembicaraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha di sektor hilir.
"Jika hasil kajian menunjukkan bahwa kami harus melakukan perubahan regulasi, maka kami akan melakukannya. Kami akan terus melakukan pembahasan ini. Namun, perubahan apa pun akan bergantung pada hasil evaluasi," kata Budi kepada pers pada hari Senin.
Ia menambahkan, “Kebijakan tidak bisa statis. Kebijakan bersifat dinamis. Kami [pemerintah] terbuka untuk berdiskusi dengan publik dan pelaku usaha. Mari kita tinjau kebijakan ini bersama-sama.”
Regulasi impor tersebut kerap menjadi kambing hitam atas maraknya PHK di industri tekstil Indonesia. Pemerintah melaporkan setidaknya 42.863 orang Indonesia mengalami PHK pada 2024 hingga akhir Juli.
Sekitar 22.356 di antaranya bekerja di industri pengolahan, termasuk tekstil, garmen, dan alas kaki. Tahun 2024 juga bukan tahun yang baik bagi industri tekstil Indonesia.
Sritex, perusahaan tekstil raksasa yang berkantor pusat di Sukoharjo dan beranggotakan 50.000 orang, bangkrut tahun itu setelah gagal membayar utangnya. Pemerintahan Prabowo Subianto sebelumnya telah berjanji menyelamatkan Sritex. *** (dmh)
