PEKANBARU, SERANTAUMEDIA.ID - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada hari Selasa, dan berjanji untuk melenyapkan pasukan anti-negara saat ia berjuang melawan oposisi yang mengendalikan parlemen negara tersebut dan yang ia tuduh bersimpati dengan Korea Utara yang komunis.
Langkah mengejutkan ini mengingatkan kita pada era pemimpin otoriter yang tidak pernah dilihat negara itu sejak tahun 1980-an, dan langsung dikecam oleh pihak oposisi dan oleh pemimpin partai konservatif Yoon sendiri.
Menyusul pengumuman Yoon, militer Korea Selatan mengumumkan bahwa parlemen dan pertemuan politik lainnya yang dapat menyebabkan kebingungan sosial akan ditangguhkan, menurut kantor berita Yonhap yang didanai pemerintah.
Militer juga mengatakan bahwa para dokter yang mogok di negara itu harus kembali bekerja dalam waktu 48 jam, kata Yonhap.
Ribuan dokter telah mogok selama berbulan-bulan karena rencana pemerintah untuk menambah jumlah mahasiswa di sekolah kedokteran.
Tidak jelas berapa lama deklarasi darurat militer Yoon akan berlaku.
Berdasarkan hukum Korea Selatan, darurat militer dapat dicabut dengan suara mayoritas di parlemen, di mana Partai Demokrat yang beroposisi memegang mayoritas.
Rekaman TV menunjukkan polisi menghalangi pintu masuk Majelis Nasional.
Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif pimpinan Yoon, Han Dong-hoon, menyebut keputusan untuk memberlakukan darurat militer itu salah dan berjanji untuk menghentikannya bersama rakyat.
Pemimpin oposisi Lee Jae-myung, yang kalah tipis dari Yoon dalam pemilihan presiden 2022, menyebut pengumuman Yoon itu ilegal dan inkonstitusional.
Yoon mengatakan dalam pidato yang disiarkan di televisi bahwa darurat militer akan membantu "membangun kembali dan melindungi" negara dari "kehancuran nasional." Ia mengatakan akan "memberantas pasukan pro-Korea Utara dan melindungi tatanan demokrasi konstitusional."
"Saya akan melenyapkan kekuatan anti-negara secepat mungkin dan menormalkan negara," katanya, sembari meminta rakyat untuk percaya kepadanya dan menoleransi "beberapa ketidaknyamanan."
Yoon — yang tingkat persetujuannya telah menurun dalam beberapa bulan terakhir — telah berjuang untuk mendorong agendanya melawan parlemen yang dikendalikan oposisi sejak menjabat pada tahun 2022.
Partai Yoon telah terjebak dalam kebuntuan dengan oposisi liberal atas rancangan anggaran tahun depan. Oposisi juga telah berupaya meloloskan mosi untuk memakzulkan tiga jaksa tinggi, termasuk kepala Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul, dalam apa yang disebut kaum konservatif sebagai dendam terhadap penyelidikan kriminal mereka terhadap Lee, yang telah dipandang sebagai favorit untuk pemilihan presiden berikutnya pada tahun 2027 dalam jajak pendapat.
Yoon juga menolak seruan untuk melakukan investigasi independen terhadap skandal yang melibatkan istrinya dan pejabat tinggi, yang kemudian menuai teguran keras dari para pesaing politiknya.
Partai Demokrat dilaporkan mengadakan pertemuan darurat dengan para anggota parlemennya menyusul pengumuman Yoon.
Langkah Yoon adalah deklarasi darurat militer pertama sejak demokratisasi negara tersebut pada tahun 1987. Darurat militer terakhir yang diberlakukan di negara tersebut adalah pada bulan Oktober 1979. ***
