NATUNA : SERANTAU MEDIA – Sebanyak empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, menghentikan operasional sementara akibat belum masuknya dana untuk pengadaan bahan pangan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Koordinator BGN Wilayah Natuna, Lutshia Widi Febiana, mengatakan penghentian operasional mulai terjadi pada Jumat (12/6). Empat SPPG yang terdampak berada di Batubi Jaya, Kelarik, Harapan Jaya, dan Cemaga.
“Penyebabnya dana belum masuk ke virtual account (VA) SPPG. Untuk kapan kembali beroperasi, kami masih menunggu informasi lebih lanjut,” kata Lutshia, Jumat.
Menurutnya, dana yang masuk ke rekening virtual tersebut digunakan untuk membeli bahan pangan yang kemudian diolah menjadi menu bergizi bagi penerima manfaat program MBG.
Ia menjelaskan, kondisi serupa sebelumnya juga terjadi di SPPG Bunguran Timur Laut yang sempat menghentikan layanan pada 8-9 Juni 2026. Dapur MBG tersebut kembali beroperasi pada 10 Juni setelah dana operasional tersedia.
Meski empat dapur berhenti sementara, pelaksanaan program MBG di Natuna masih berjalan melalui tujuh SPPG lainnya yang berlokasi di Batu Hitam, Pering, Ranai Darat, Bunguran Timur Laut, Serasan, Midai, dan Subi.
Saat ini Natuna memiliki 11 SPPG aktif dari total 28 dapur yang ditargetkan dibangun untuk mendukung program MBG.
“Sebelas SPPG tersebut melayani sekitar 22.098 penerima manfaat yang terdiri dari peserta didik dan kelompok sasaran lainnya. Namun saat ini empat dapur tidak beroperasi sementara,” ujarnya.
Penghentian operasional dapur MBG akibat keterlambatan pencairan dana tidak hanya terjadi di Natuna. Dalam sepekan terakhir, sejumlah daerah di Indonesia juga mengalami kendala serupa. Di Kota Batam, misalnya, sebanyak 53 SPPG sempat menghentikan layanan karena menunggu dana operasional masuk ke rekening virtual masing-masing dapur.
Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Tanjungpinang, di mana lima dapur MBG dilaporkan tidak beroperasi sementara akibat keterlambatan pencairan dana operasional dari BGN.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala BGN Nanik S. Deyang sebelumnya menyatakan bahwa keterlambatan yang terjadi bersifat teknis dan bukan penghentian program secara nasional. BGN, kata dia, telah mulai mencairkan dana operasional dapur MBG sejak awal Juni 2026 dengan total anggaran yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp5 triliun.
Pemerintah berharap kendala pencairan dana dapat segera diselesaikan sehingga seluruh dapur MBG yang berhenti sementara dapat kembali beroperasi dan melayani para penerima manfaat, khususnya pelajar di daerah. (Ant/red)
