TANJUNGPINANG : SERANTAU MEDIA – Pemerintah Kota Tanjungpinang mulai menerapkan pembayaran pajak daerah secara digital melalui Gurindam Pay, inovasi yang memungkinkan wajib pajak membayar lebih mudah sekaligus membantu pemerintah memantau transaksi dan penerimaan pajak secara real time.
Gurindam Pay yang merupakan singkatan dari Gerakan Unggul Real Time Integrasi Data dan Monitoring Pembayaran Pajak diluncurkan Pemko Tanjungpinang bersama Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) dan Bank Indonesia (BI) di Altrue Hotel Tanjungpinang, Kamis (3/9/2026).
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan penerapan Gurindam Pay bukan sekadar mengubah sistem pembayaran pajak dari manual menjadi digital. Sistem tersebut juga ditujukan untuk memperbaiki pencatatan, pengawasan, dan pengelolaan penerimaan pajak daerah.
“Gurindam Pay bukan sekadar aplikasi, tetapi perubahan pembayaran manual menjadi digital,” kata Lis.
Menurutnya, sistem pembayaran dan pencatatan secara elektronik akan membantu Pemko memperoleh data lebih cepat mengenai penerimaan pajak, jumlah wajib pajak, tingkat kepatuhan, hingga potensi pajak yang belum tergali.
“Orang yang ingin taat pajak justru harus kita mudahkan dan prioritaskan,” ujarnya.
Lis juga meminta sistem tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Ia menilai kepatuhan wajib pajak harus diikuti dengan pengawasan yang adil.
“Jangan sampai pelaku usaha atau masyarakat yang patuh terus memenuhi kewajibannya, sementara yang tidak patuh justru tidak kita pantau,” katanya.
Ia menegaskan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tidak selalu harus dilakukan dengan menambah beban masyarakat. Optimalisasi data, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan pencegahan kebocoran dinilai lebih penting.
“Data adalah pondasi dari sebuah kebijakan. Kita tidak mungkin meningkatkan PAD apabila kita tidak mengetahui dengan baik potensi yang kita miliki,” ucap Lis.
Pemko Tanjungpinang juga akan mengevaluasi penerapan Gurindam Pay berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari jumlah wajib pajak yang masuk ke sistem, penggunaan pembayaran digital, tingkat kepatuhan, potensi pajak yang teridentifikasi hingga peningkatan penerimaan daerah.
“Harus ada perubahan. Semua itu harus kita ukur dan evaluasi,” tegasnya.
Lis meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau Ardhenus Arfiansyah mengapresiasi penerapan Gurindam Pay di Tanjungpinang. Menurutnya, sistem tersebut menjadi yang pertama diterapkan di Kepri setelah sebelumnya digunakan di Medan.
“Di Kepri ini yang pertama. Tentu kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemko Tanjungpinang dan semua pihak yang sudah mewujudkan Gurindam Pay,” ujar Ardhenus.
Ia mengatakan digitalisasi pembayaran memberikan kemudahan karena masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk membayar pajak.
“Bayar pajak bisa di mana pun dan kapan pun. Jadi tidak harus datang ke kantor,” katanya.
Ardhenus berharap kemudahan pembayaran tersebut berjalan beriringan dengan ketersediaan data penerimaan yang cepat dan mudah dipantau pemerintah.
“Harapannya pembayaran semakin mudah, datanya bisa real time dan lebih mudah dipantau,” ujarnya.
Penerapan Gurindam Pay juga mendukung program Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), termasuk dalam pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Plt Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus mengatakan Gurindam Pay memungkinkan pemerintah daerah memperoleh informasi penerimaan pajak secara real time.
“Bagaimana pemerintah daerah bisa memperoleh data secara real time terhadap penerimaan pendapatan daerah. Ini akan membawa tata kelola yang lebih efektif bagi pengelola pendapatan daerah,” kata Helwin.(rls)
