TANJUNGPINANG : SERANTAU MEDIA - Pemerintah Kota Tanjungpinang masih berharap tambahan dukungan fiskal dari pemerintah pusat meski telah menerima tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp8,1 miliar.
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan tambahan TKD tersebut belum sepenuhnya mengatasi tekanan keuangan yang dihadapi pemerintah daerah. Pemko Tanjungpinang bahkan telah menyurati pemerintah pusat untuk menyampaikan kondisi fiskal sekaligus mengusulkan kebijakan yang dapat meringankan beban anggaran.
"Karena kondisi memang tidak baik, namun kita melihat kondisi ke depan, semoga ada tambahan dari pusat," kata Lis, Jumat (11/9/2026).
Menurut Lis, salah satu tekanan terbesar terhadap keuangan daerah berasal dari tingginya belanja pegawai, khususnya gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Saat ini, jumlah PPPK di lingkungan Pemko Tanjungpinang mencapai sekitar 1.800 orang. Besarnya jumlah pegawai tersebut membuat porsi belanja pegawai meningkat sekaligus mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
"Dulu tidak berat, karena gaji dan tunjangan sempat ditanggung pemerintah pusat," ujarnya.
Lis mengatakan Pemko Tanjungpinang telah menyampaikan kondisi tersebut kepada pemerintah pusat melalui surat resmi. Pemko juga telah menyiapkan rumusan kebijakan fiskal yang diharapkan dapat menjadi solusi atas tekanan anggaran daerah.
"Kita sudah menyurati terkait kebijakan fiskal dan membuat rumusannya seperti apa ke pemerintah pusat," katanya.
Ia berharap pemerintah pusat kembali memberikan tambahan dukungan fiskal sehingga Pemko Tanjungpinang memiliki ruang anggaran yang lebih memadai untuk menjalankan program pembangunan dan memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.
"Semoga ada tambahan dari pemerintah pusat," ujar Lis. (RRI/red)
