TANJUNGPINANG : SERANTAU MEDIA – Pemerintah Kota Tanjungpinang resmi meluncurkan Kartu Bima Sakti sebagai upaya memperkuat sistem penyaluran bantuan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahap awal, program tersebut menyasar 239 warga yang masuk kategori Desil-1.
Peluncuran Kartu Bima Sakti digelar di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senin (17/8/2026).
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan, Kartu Bima Sakti dirancang sebagai sistem digital untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai informasi dan program bantuan. Sistem tersebut juga memungkinkan pemerintah memperbarui data serta memantau riwayat bantuan yang diterima masyarakat.
“Kita ingin Kartu Bima Sakti menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan pelaku usaha, membuka akses, memperluas jaringan, memberikan informasi, dan membuka peluang pasar,” kata Lis.
Pada tahap awal, sebanyak 239 warga kategori Desil-1 menerima bantuan melalui program tersebut. Pemerintah Kota Tanjungpinang akan terus melakukan pembaruan dan pemutakhiran data untuk memastikan bantuan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Hari ini ada 239 masyarakat dalam Desil-1 yang kita berikan bantuan. Selanjutnya, kita terus melakukan updating data agar bantuan ini dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Lis menjelaskan, penggunaan sistem digital melalui Kartu Bima Sakti diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada administrasi bantuan secara konvensional. Melalui kartu tersebut, pemerintah dapat mengetahui riwayat bantuan penerima dengan sistem pemindaian dan pemantauan data secara berkala.
“Kartu Bima Sakti menggunakan sistem digital agar mudah dipantau dan terus diperbarui oleh pemerintah,” tuturnya.
Selain untuk penyaluran bantuan, Kartu Bima Sakti juga akan dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem pemberdayaan masyarakat. Program tersebut diarahkan untuk membuka akses terhadap informasi, peluang usaha, jaringan pemasaran, hingga berbagai bentuk bantuan dari pemerintah maupun pihak lain.
Lis mengatakan, sistem tersebut juga dapat diintegrasikan dengan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah berharap pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kami berharap masyarakat yang membutuhkan dapat terdata dengan baik sehingga tidak ada yang terlewat dari program bantuan dan pemberdayaan,” ujarnya. (REI/red)
