TANJUNGPINANG | SERANTAUMEDIA - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran belanja APBN dan APBD tidak akan mengganggu program-program prioritas yang telah direncanakan untuk tahun 2025.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kepri, Adi Prihantara, dalam keterangannya di Tanjungpinang, Rabu (5/2).
"Beberapa kegiatan prioritas, seperti pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), pinjaman modal UMKM dengan bunga nol persen, serta bantuan seragam sekolah dan SPP gratis, akan tetap dilanjutkan. Ini termasuk juga dukungan anggaran untuk program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis (MBG)," ujar Adi.
Namun, Adi juga mengungkapkan bahwa beberapa kegiatan pembangunan yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat harus ditunda.
Ini disebabkan oleh penurunan dana transfer pusat ke daerah (TKD) yang terjadi pada tahun ini.
Sekda Adi menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan anggaran yang ada, agar tetap dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kepulauan Riau.
"Seperti kata pepatah lama, besar cukup, kecil pun bisa dibuat," kata Adi.
Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri tengah menyisir anggaran perjalanan dinas di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), sesuai dengan instruksi Presiden yang meminta efisiensi anggaran di sektor ini.
"Nominalnya belum tahu berapa, tim masih menghitung," tambahnya.
Selain pemotongan anggaran perjalanan dinas, beberapa item kegiatan lainnya juga mengalami efisiensi. Beberapa pengeluaran, seperti konsumsi makan dan minum dalam rapat-rapat, pengadaan alat tulis kantor (ATK), serta biaya rapat di hotel, telah dipangkas sebesar 50 persen.
Adi menjelaskan, langkah efisiensi ini bertujuan untuk menghemat anggaran APBD dan mengalihkan dana tersebut untuk program-program yang lebih bermanfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami mendukung penuh kebijakan Presiden RI terkait efisiensi anggaran ini," tegasnya.
