BATAM : SERANTAU MEDIA – Pemerintah Kota Batam terus memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat sinergi pembangunan bersama BP Batam.
Strategi tersebut disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dalam Seminar Rembug Fiskal Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, Kamis (27/8/2026).
Forum tersebut diikuti sekitar 24 wali kota anggota APEKSI Komwil I Sumatera untuk membahas tantangan pembiayaan pembangunan dan strategi memperkuat fiskal daerah.
Amsakar mengatakan kekuatan fiskal tidak cukup hanya dilihat dari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, kemampuan fiskal harus tercermin dari kapasitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan.
“Fiskal daerah itu harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, persampahan maupun persoalan banjir,” ujar Amsakar.
Ia menyebut Batam memiliki modal ekonomi yang cukup kuat. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6,76 persen, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp253,64 triliun. Sektor industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sekitar 57 persen.
Kinerja investasi juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan pendekatan bottom-up BP Batam, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp69,3 triliun. Sementara hingga semester pertama 2026, investasi yang terealisasi telah mencapai Rp38,97 triliun.
Pertumbuhan ekonomi tersebut turut diikuti sejumlah indikator sosial. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam pada 2025 mencapai 83,80, sementara tingkat kemiskinan turun menjadi 3,81 persen.
Namun, Amsakar mengakui masih terdapat tantangan, terutama di sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Batam tercatat 7,57 persen.
Menurutnya, tingginya arus migrasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ketenagakerjaan. Sebagian pencari kerja yang datang ke Batam belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kita perlu memastikan pertumbuhan industri diikuti kesiapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha,” katanya.
Pemerintah, lanjut Amsakar, terus mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja agar investasi yang masuk ke Batam tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.
PAD Batam Tumbuh 131 Persen
Di sisi lain, peningkatan aktivitas ekonomi turut berdampak terhadap kemampuan Batam meningkatkan penerimaan daerah.
Realisasi PAD Batam yang pada 2020 berada di kisaran Rp975 miliar meningkat menjadi Rp2,253 triliun pada 2025. Artinya, dalam lima tahun PAD tumbuh sekitar 131 persen.
Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah juga mencapai 54,36 persen pada 2025. Hingga Juli 2026, realisasi PAD telah mencapai sekitar Rp1,482 triliun.
Amsakar menilai tren tersebut menunjukkan adanya hubungan antara geliat ekonomi dan penguatan fiskal daerah. Pertumbuhan kegiatan ekonomi membuka ruang lebih besar bagi peningkatan penerimaan yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Meski demikian, ia menekankan penguatan fiskal Batam membutuhkan sinergi antara Pemko Batam dan BP Batam. Perbedaan kewenangan kedua institusi, menurutnya, tidak boleh menjadi hambatan dalam pembangunan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan integrasi kebijakan dan pembiayaan. Mana yang harus dilakukan pemerintah kota dan mana yang lebih tepat dilakukan BP Batam,” ujarnya.
Menurut Amsakar, integrasi perencanaan dan pembiayaan dapat mencegah tumpang tindih program sekaligus memastikan sumber daya yang tersedia digunakan secara lebih efektif.
Dengan strategi tersebut, Pemko Batam berharap pertumbuhan ekonomi dan investasi dapat terus dikonversi menjadi peningkatan kapasitas fiskal, perbaikan layanan publik, serta pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.(rls/red)
