BATAM ; SERANTAU MEDIA – Badan Pengusahaan (BP) Batam memetakan 133 titik genangan dan banjir yang menjadi prioritas penanganan di Kota Batam. Dari jumlah tersebut, 25 titik telah ditangani hingga 2026.
Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam Mouris Limanto mengatakan pemetaan dilakukan menyusul sejumlah kejadian banjir yang terjadi di Batam pada akhir 2025.
“Total ada 133 titik genangan dan banjir yang menjadi prioritas. Penanganannya membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pekerjaan. Namun kami terus bekerja setiap hari untuk mempercepat penanganan,” kata Mouris di Batam, Kamis (27/8/2026).
Dari 133 titik tersebut, 19 titik menjadi tanggung jawab BP Batam, enam titik ditangani melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota Batam, sedangkan 108 titik lainnya berada dalam kewenangan Pemko Batam.
Penanganan dilakukan melalui berbagai pekerjaan infrastruktur, mulai dari peningkatan kapasitas drainase, pembangunan dan perbaikan saluran, normalisasi drainase, hingga pengendalian genangan di kawasan rawan banjir.
BP Batam juga menyiapkan 19 paket pekerjaan pendukung yang akan dilaksanakan pada periode 2026-2027.
Sejumlah pekerjaan tersebut antara lain peningkatan drainase di kawasan Melcem, Batu Ampar, Perumahan Cendana dan kawasan KDA. Selain itu, terdapat pembangunan jembatan di sekitar RS Bhayangkara dan Teluk Belian, normalisasi drainase di kawasan industri, serta pembangunan bangunan pelintas saluran drainase di Bengkong Palapa.
Penanganan Tak Bisa Instan
Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra mengatakan penanganan banjir membutuhkan perencanaan dan kajian teknis yang matang, terutama di kawasan yang telah berkembang menjadi permukiman padat.
Ia menyebut Bengkong dan Lubuk Baja sebagai sejumlah kawasan yang menghadapi tantangan tersebut. Perkembangan kawasan menyebabkan sebagian jaringan drainase terputus sehingga aliran air dari hulu menuju hilir tidak lagi berjalan optimal.
“Kota yang maju itu memiliki perencanaan yang baik. Hari ini kita membenahi yang sudah ada. Ada saluran yang terputus karena pembangunan kawasan, sehingga harus dicari jalur alternatif agar aliran air tetap lancar. Ini membutuhkan waktu,” ujar Li.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pengendali banjir di kawasan padat tidak dapat dilakukan secara cepat karena harus menyesuaikan kondisi eksisting, termasuk jaringan jalan, permukiman dan infrastruktur yang sudah terbangun.
Karena itu, BP Batam menilai penanganan banjir perlu dilakukan secara bertahap dan terintegrasi agar persoalan tidak hanya berpindah dari satu titik ke titik lainnya.
Li menegaskan perbaikan sistem drainase harus memastikan aliran air dapat terhubung dengan baik dari kawasan hulu hingga hilir. Dengan begitu, kapasitas infrastruktur dapat ditingkatkan sekaligus mengurangi potensi genangan saat hujan deras.***
