BATAM : SERANTAU MEDIA – Kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam menunjukkan tren menggembirakan. Sepanjang 2025, pendapatan asli daerah (PAD) melonjak signifikan hingga menyentuh Rp2,36 triliun, atau naik sekitar 32 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka Rp1,78 triliun.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menilai capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa roda perekonomian daerah kembali berputar dengan baik, sekaligus mencerminkan semakin optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan.
“Ini menunjukkan aktivitas ekonomi Batam semakin pulih dan terus bergerak positif,” ujarnya.
Lonjakan PAD itu juga berdampak langsung pada total pendapatan daerah. Sepanjang 2025, pendapatan Batam tercatat mencapai Rp4,29 triliun, meningkat dari Rp3,7 triliun pada 2024.
Tak hanya dari sisi nominal, kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah juga ikut terdongkrak. Jika pada 2024 berada di kisaran 47 persen, maka pada 2025 meningkat menjadi 55 persen.
Menurut Amsakar, peningkatan ini tidak lepas dari langkah intensifikasi pajak daerah serta membaiknya kondisi ekonomi di Kota Batam dalam beberapa waktu terakhir.
Ia menambahkan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 memiliki arti strategis, karena menjadi pijakan awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.
“LKPJ ini bukan sekadar laporan administratif, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk memastikan setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain sektor pendapatan, Pemkot Batam juga mencatat kemajuan di berbagai bidang layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga tata kelola pemerintahan.
Sejumlah penghargaan tingkat nasional pun berhasil diraih, di antaranya predikat kota terinovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) serta pengakuan sebagai Kota Layak Anak.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah menilai peluang peningkatan PAD masih terbuka lebar. Beberapa sektor yang dinilai potensial antara lain retribusi persampahan, pendapatan parkir, hingga peningkatan layanan di RSUD.
“Potensi ini masih bisa terus dimaksimalkan ke depan,” ujarnya.