BATAM | SERANTAUMEDIA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menegaskan bahwa penggunaan gas LPG 3 kilogram yang bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Batam, Yunus Muda, pada hari Senin, menyusul kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi di sejumlah daerah di Pulau Jawa.
Yunus menekankan bahwa pihaknya bersama instansi terkait akan segera menggelar pertemuan untuk membahas lebih lanjut agar distribusi gas subsidi tepat sasaran, sesuai dengan himbauan Presiden RI.
“Kami akan memastikan gas LPG 3 kg tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak, terutama menjelang bulan Ramadhan,” kata Yunus Muda.
Dari keterangan yang diperoleh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam bersama Pertamina memastikan bahwa stok gas LPG 3 kg di Batam tetap aman dan tersedia.
Menurut Yunus, masalah kelangkaan gas subsidi bukan hanya terkait dengan stok, tetapi juga dengan penyalahgunaan alokasi gas yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
"Jika yang menggunakan gas 3 kg bukan orang miskin, itu bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan. Karena itu, kami minta agar distribusi gas subsidi benar-benar tepat sasaran," tegas Yunus Muda.
“Jika perlu, kami tidak menutup kemungkinan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan masalah ini,” tambahnya.
Menjelang bulan Ramadhan, DPRD Batam berkomitmen untuk memastikan tidak ada gejolak atau kelangkaan gas LPG 3 kg, yang biasa digunakan oleh masyarakat kurang mampu untuk kebutuhan dapur sehari-hari.
Dalam rangka itu, Yunus mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus mengawasi distribusi dan harga gas subsidi agar kebijakan tersebut tetap berjalan sesuai dengan peruntukannya.
“Jika dalam rapat nanti ada hambatan, kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik. Ini adalah komitmen kami untuk melindungi hak masyarakat miskin dan memastikan mereka mendapatkan gas subsidi dengan harga yang wajar,” ungkapnya.
Sementara itu, DPRD Batam juga menyoroti soal pengawasan distribusi LPG 3 kg yang selama ini masih perlu ditingkatkan, agar tidak ada celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan alokasi subsidi yang seharusnya dinikmati oleh kalangan yang berhak.
